Direktorat Penilaian

SE-01/KN/2012 (Perpanjangan DKPJ dan DKPJB) telah terbit

2012-01-24T10:18:00.005+07:00

Surat Edaran Nomor SE-01/KN/2012 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Alat Penilaian Jalan dan Penilaian Jembatan telah resmi terbit per tanggal 19 Januari 2012. Surat Edaran ini mengatur perihal perpanjangan masa berlaku SE-15/KN/2011 dan SE-16/KN/2011 sampai dengan 31 Desember 2012. File dimaksud sudah kami unggah di email storage file blog penilaian. Selamat mengunduh! (Subdit Standardisasi Penilaian Properti)

Solidaritas Untuk Farhan!!

2012-01-18T16:26:00.007+07:00

Kami mengetuk hati nurani teman-teman penilai sekalian untuk dapat membantu meringankan beban yang sedang dialami teman penilai kita "Nurmiyati" nomor registrasi data penilai DJKN 152. Putra tercinta beliau "Farhan Nur Ramadhan" umur 4 bulan, pada saat berita ini diturunkan sedang dirawat di RS Carolus Tangerang karena penyakit gagal ginjal. Kelainan tersebut menurut informasi beliau sudah dialami sejak kelahirannya. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi sangat besar, dimohon solidaritas dari teman-teman sekalian. Bantuan seikhlasnya dapat langsung disalurkan melalui rekening BNI an. Nurmiyati dengan nomor 9081549 atau rekening Bank Mandiri an. Nurmiyati dengan nomor 119-000-500-2306. Terima kasih atas partisipasi dan bantuan teman-teman sekalian (Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA)

3 Peraturan Dirjen KN Terbit di akhir tahun 2011

2012-01-17T15:07:00.007+07:00

Telah terbit 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yaitu

1. Perdirjen-08/KN/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penilaian Lapangan Golf

2. Perdirjen-09/KN/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penilaian Benda Seni Kriya dan Patung

3. Perdirjen-10/KN/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penilaian Lukisan Dengan Menggunakan Pendekatan Data Pasar.

File dimaksud telah kami simpan di email storage blog penilaian. Selamat mengunduh!!

(Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Properti)

Aplikasi DKPB 2012

2011-11-28T17:20:00.004+07:00

Aplikasi Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2012 versi 2.1. telah dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Selanjutnya teman-teman di KPKNL langsung dapat melakukan proses inputing data hasil survei yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Kanwil sebelum akhirnya dapat disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah masing-masing. Segera setelah pengesahan dilakukan, maka softcopy DKPB dapat dikirimkan melalui alamat email : dkpb2012@gmail.com. Terima kasih (Sub Direktorat Standarisasi Penilaian Properti)

BUTIR-BUTIR HASIL RAKERTAS DENPASAR

2011-11-18T10:47:00.003+07:00

Seluruh file paparan materi dan butir-butir hasil Rapat Kerja Terbatas 2011 yang diselenggarakan di Denpasar tanggal 9-11 November 2011 sudah dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Sekian

SE-19/KN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang

2011-11-14T13:45:00.001+07:00

Telah terbit Surat Edaran Dirjen KN nomor SE-19/KN/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Laporan Barang Milik Negara. File Softcopy Surat Edaran dimaksud dapat diunduh di email storage file blog. Terima Kasih

Tingkatkan Kompetensi Penilai, DJKN Gelar Rakertas Bidang Penilaian

2011-11-14T07:33:00.004+07:00

Denpasar - Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas  (Rakertas) DJKN Bidang Penilaian Tahun 2011 di Denpasar (9/11). Rapat  kerja yang digelar selama tiga hari itu dibuka oleh Dirjen Kekayaan  Negara Hadiyanto dan dihadiri oleh Direktur Penilaian I.B. Aditya  Jayaantara, Direktur PNKNL Supomo, para tenaga pengkaji DJKN, beberapa  pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan DJKN serta 112 perwakilan  penilai dari KPKNL dan Kantor Wilayah DJKN di seluruh Indonesia.

Dalam arahan pembukanya, Hadiyanto menggarisbawahi tiga pilar penting penilaian, yakni peraturan di bidang penilaian, peningkatan kompetensi penilai pemerintah, dan teknologi informasi bagi penilai pemerintah. Sebagaimana diuraikannya, peraturan perundangan di bidang penilaian memegang peranan kunci bagi penilai karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus menjadi pedoman (guidance) bagi penilai pemerintah. Pilar kedua memberikan pesan yang kuat bagi para penilai untuk secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang penilaian. Sedangkan pilar terakhir harus diletakkan dalam kerangka membangun basis data yang handal dan reliable, menjadi alat bantu yang memudahkan para penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan organisasi.

Terkait dengan peran penting penilai pemerintah, Hadiyanto menekankan hubungan yang erat antara penilai pemerintah dengan strategic asset management. Diuraikannya, nilai yang dihasilkan oleh penilai diperlukan pada procurement BMN, pemanfaatan, dan pelepasan aset. Bahkan lebih jauh lagi, diperlukan adanya integrasi antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset negara yang mengedepankan prinsip “3 Tertib – tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi” dan “the highest and best use of assets”. “Oleh karena itu, tidak pernah bosan saya membahas pentingnya strategic asset management”, jelasnya.Muara dari penguatan tiga pilar bidang penilaian ini adalah optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. “Kita ingin nilai yang dihasilkan dari laporan penilaian penilai pemerintah itu bersifat final, kuat, dan tidak bisa di-challenge pihak manapun”, jelas pria kelahiran Ciamis ini. “Untuk mencapainya”, imbuhnya, “diperlukan upaya yang keras dan secara terus menerus untuk memperkuat tiga pilar bidang penilaian guna terciptanya penguatan kelembagaan penilai pemerintah guna mendukung pencapaian optimalisasi pengelolaan kekayaan negara”.

Pada  kesempatan yang sama, Hadiyanto juga menekankan perlunya implementasi  dan internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap  melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai DJKN. Dalam paparannya, ia  tidak hanya mengungkapkan bahwa Nilai-nilai Kementerian Keuangan  dilahirkan melalui proses pembahasan panjang dan mendalam, melainkan  juga mengelaborasi sepuluh perilaku utama pegawai Kementerian Keuangan  dilandasi oleh semangat Nilai-nilai Kementerian Keuangan. “Setiap  pegawai DJKN adalah agent of change bagi perbaikan organisasi yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik”, tegasnya.  Secara  simbolik, Hadiyanto membuka rakertas DJKN bidang penilaian dengan  memukul gong dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam Nilai-nilai  Kementerian Keuangan kepada Plt. Kepala Kanwil XIV DJKN Denpasar dan  para kepala KPKNL di lingkungan Kanwil XIV DJKN Denpasar. 

Direktur  Penilaian I.B. Aditya Jayaantara dalam forum yang sama menekankan  adanya kesetaraan kualitas antara penilai pemerintah dengan penilai  publik. “Kita tidak ingin cukup sampai setara, melainkan lebih. Penilai  pemerintah harus lebih berkompeten dan berkualitas dibanding penilai  publik”, harapnya. Saat ini jumlah total penilai pemerintah adalah 1.253  orang yang tersebar di kantor pusat, KPKNL dan Kantor Wilayah DJKN di  seluruh Indonesia. “Jumlah penilai yang kita punya itu jauh di atas  jumlah penilai publik saat ini. Tapi itu jangan dijadikan alasan bagi  kita untuk berdiam diri dan tidak melakukan improvement”, ujar pria berkaca mata ini. 

Rakertas DJKN Bidang Penilaian yang diselenggarakan selama tiga hari ini, selain didesain sebagai media sosialisasi peraturan di bidang penilaian dan koordinasi bagi para penilai, juga dirancang sebagai media untuk memperoleh masukan dan feedback dari penilai di lapangan. Saat ini pemerintah sudah mengajukan Rancangan Undang-undang Penilaian guna dibahas di DPR untuk dapat segera diundangkan. Selain itu, beberapa peraturan dirjen dan rancangan peraturan dirjen mengenai pedoman penilaian berbagai obyek penilaian juga tengah disiapkan DJKN.

Rangkaian acara Rakertas ini selain diisi pemaparan current issue di bidang penilaian oleh Direktur Penilaian, juga diisi dengan simulasi penilaian atas obyek penilaian yang dibagi ke dalam tiga tim. Hasil laporan penilaian selanjutnya dipresentasikan di depan seluruh peserta rakertas dan Dirjen Kekayaan Negara. Dalam rapat kerja dengan tema “Meningkatkan Peran Penilai DJKN dalam Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara” ini, para peserta rakertas DJKN dibagi ke dalam tiga komisi untuk membahas tiga pilar bidang penilaian, yakni Komisi I membahas peraturan di bidang penilaian, Komisi II mendiskusikan peningkatan kompetensi penilai pemerintah, dan Komisi III mendiskusikan analisisi basis data dan teknologi informasi bidang penilaian. Hasil sidang masing-masing komisi akan disimpulkan dalam sidang pleno.

Sebelum penutupan, Direktur Penilaian menyampaikan pemaparan mengenai RUU Penilai melalui Focus Discussion Group. Acara ditutup dengan pembacaan butir-butir penting hasil Rakertas (sumber : http://djkn.depkeu.go.id)

Focus Group Discussion RUU Penilai di Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak

2011-10-19T09:49:00.002+07:00

Pontianak- Direktorat Penilaian mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai di Kantor Wilayah (Kanwil) XI DJKN Pontianak yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2011 bertempat di Hotel Kapuas Dharma. Acara dihadiri oleh jajaran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) di wilayah Kanwil XI DJKN Pontianak, yaitu KPKNL Singkawang dan KPKNL Pontianak dan juga dihadiri perwakilan dari Kantor Wilayah Pajak Pontianak, Kepala Bidang Ekstensifikasi/Penilaian Joko Menggolo dan Kepala Seksi Pengenaan Yuliardo kemudian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Pontianak, Pejabat Fungsional dan Penilai Endang Yusuf.

Pembicara atau narasumber dalam FGD RUU penilai ini yaitu Direktur Penilaian I.B. Aditya Jayaantara, Kepala Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian Mardhanus Rudiyanto dan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian Debbi Siska. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil XI DJKN Pontianak Nur Purnomo. Ia mengatakan bahwa sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia belum memiliki UU yang megatur masalah penilaian, padahal penilain sendiri sudah mulai digunakan dari sejak kita merdeka. Kakanwil menyampaikan bahwa belum ada kordinasi antara penilai pemerintah dengan swasta. “Syukur Alhamdulillah sekarang Kementerian Keuangan c.q DJKN diberi kepercayaan menyusun RUU Penilai”, ujarnya. Purnomo juga mengatakan bahwa dalam RUU penilai masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu meminta masukan peserta khususnya para penilai demi sempurnanya RUU Penilai dengan harapan RUU Penilai dapat lebih optimal ke depan.

Dalam sambutannya Direktur Penilaian I.B. Aditya Jayaantara menyampaikan bahwa acara FGD ini sangat penting, di samping mencari input-input juga share informasi/bedah buku supaya menciptakan rasa memiliki terhadap RUU Penilai. “Ini bukan hanya kerjaan Kantor Pusat tetapi juga kerjaan kita bersama”, ujarnya. Aditya menceritakan bahwa pada awalnya RUU Penilai merupakan RUU Penilaian. Perubahan ini karena ada masukan dari tim untuk mengubah nama karena UU yang mengatur profesi di Indonesia selalu menggunakan nama profesi seperti UU Advocat, dokter, guru, dan tidak ada perubahan isi antara RUU Penilaian dengan RUU Penilai. RUU Penilaian ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan masalah pergantian nama sudah dibicarakan dengan Biro Hukum Setjen dan Dit. Peraturan Perundangan DJKN. Kemudian Aditya juga memaparkan sekilas materi yang berkaitan dengan urgensi dan isu-isu penting RUU Penilai.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian Mardhanus Rudiyanto dan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian Debbi Siska. Materi yang disampaikan mengenai pokok-pokok pengaturan RUU Penilai yaitu:

1. Jenis Penilai;

Penilai Pemerintah dan Penilai Publik yang masing-masing terdiri dari penilai beregister dan penilai bersertifikat.

2. Pengangkatan Penilai;

Penilai beregister dan bersertifikat diangkat oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penilai beregister dapat menjadi penilai bersertifikat dengan syarat telah menjadi asisten penilai bersertifikat selama 600 jam penilaian dan minimal tiga tahun.

3. Bidang Jasa Penilai;

Terbagi dalam penilaian properti dan penilaian bisnis.

4. Penilai Asing;

Penilai di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara tempat kedudukan penilai yang bersangkutan.

5. Imbalan Jasa Penilai;

Imbalan jasa untuk Penilai pemerintah seluruhnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

6. Kode Etik dan Standar Penilai;

Disusun oleh dewan penilai yang terdiri dari penilai pemerintah dan penilai publik dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

7. Kewenangan Menteri;

Salah satunya berwenang mengangkat penilai pemerintah beregister dan publik beregister, yang akan diwakili oleh unit eselon I Kementerian Keuangan yang akan dibentuk sendiri nantinya.

8. Sangsi Administratif;

Adanya peringatan tertulis, pembekuan izin, dan denda berlaku untuk penilai beregister dan penilai bersertifikat, juga berlaku untuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

9. Pidana

Selain denda juga ditambah dengan kurungan.

Setelah pemaparan materi acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Salah satu pertanyaan datang dari Kepala Seksi HI Kanwil XI DJKN Pontianak Agus Kurniawan. Agus menanyakan filosofi sangsi pidana mengenai pasal yang berbunyi “dengan sengaja” dan masalah kadaluarsa gugatan dan tuntutan dalam sangsi pidana dimana di dalam pasal penjelasannya hanya terdapat kadaluarsa gugatan sedangkan tuntutannya tidak ada. Kemudian dijawab oleh Direktur Penilaian bahwasanya pasal yang berbunyi “dengan sengaja” itu memang dimasukkan agar pasal tersebut tidak diterapkan secara membabi buta kemudian nanti pihak kepolisian yang akan membuktikannya sengaja atau tidak, selanjutnya masalah kadaluarsa gugatan dan tuntutan nanti akan disesuaikan, yang benar adalah tuntutan bukan gugatan karena terkait masalah pidana. Peserta tampak antusias dalam diskusi dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan.

Acara kemudian ditutup oleh Kakanwil XI DJKN Pontianak dengan sebelumnya mengatakan apabila masih ada pertanyaan untuk dapat disampaikan secara tertulis. sumber : www.djkn.depkeu.go.id

E-Books Penilaian

2011-10-19T07:55:00.003+07:00

Untuk memperkaya pengetahuan teman-teman tentang dunia penilaian, di email storage file telah kami unggah e-books penilaian karya Aswath Damodaran tentang Investment Valuation. Semoga bermanfaat..!!

Pemberitahuan Terkait DKPB 2012

2011-10-14T11:07:00.003+07:00

Menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman di daerah terkait penyusunan DKPB 2012, dapat kami sampaikan beberapa poin yaitu antara lain

1. Aplikasi DKPB 2012 pada dasarnya masih sama dengan Aplikasi DKPB Permodelan 2009-2011 (termasuk versi 2.0) yaitu dengan 11 kategori bangunan, namun saat ini sedang dilakukan proses penyempurnaan terhadap RAB dan penambahan model bangunan. Proses tersebut masih dalam tahap pengerjaan oleh konsultan dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan ini. Aplikasi tersebut selanjutnya akan dikirim ke masing-masing kantor atau dapat diunduh melalui email storage file blog ini dengan pemberitahuan sebelumnya.

2. Berhubungan dengan poin 1 di atas, form survei yang digunakan masih SAMA dengan form survei tahun sebelumnya

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk pertanyaan lain dapat dilayangkan melalui alamat email yang tertera di bagian kanan blog ini. Sekian - Terima Kasih (Rohmat - Subdit Standardisasi Penilaian Properti)

Dont Judge The Book By (Only) Its Cover...Sebuah Catatan Dari Pelaksanaan BKO IP Buku Pekanbaru

2011-10-13T08:06:00.010+07:00

Pernyataan ini ada benarnya sih, jangan menilai buku hanya dari cover-nya, tapi juga dari jenis kertas, jumlah halaman buku, punggung buku, keusangan konten, dan bla..bla..bla...lainnya. Penilaian buku telah memberi pelajaran berharga bahwa setiap buku mempunyai "sesuatu"...Alhamdulillah yaah..! Pengalaman menjalani tugas perbantuan penilaian buku di 4 kota Propinsi Riau (Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, Pekanbaru) memberi oleh-oleh cerita sedih dan gembira dalam proporsi yang seimbang, hah seimbang??...emmm...ya sudahlah, kita anggap "seimbang". Tugas perbantuan 5 hari yang diperpanjang 4 hari ini benar-benar menuntut kita untuk tepat menerapkan ilmu manajemen. Yaa, manajemen SDM, manajemen waktu, dan manajemen finansial. Manajemen SDM disini bisa dimaksudkan bagaimana cara mengatur load pekerjaan dengan SDM yang ada. Dalam pelaksanaan penilaian buku saat itu kami menerapkan metode kerja direct. Kurang lebih artinya "langsung-langsung aja, ya langsung cek fisik, langsung nilai, dan langsung finalisasi". 1 orang bertugas sebagai tukang foto, 1 orang sebagai tukang taksir, dan 1 orang lain sebagai tukang input. Dan Alhamdulillah yaa (halaah..), kurang lebih 4000 buku bisa diselesaikan. Manajemen waktu....ya makhluk manajemen yang satu ini mengambil peran terpenting saat itu. Kenapa begitu, karena load pekerjaan yang cukup banyak, jarak 1 kota dengan kota lain yang berjauhan, dan tenggat waktu penyelesaian yang cukup singkat tersebut memaksa kami memaksimalkan waktu pengerjaan dan menekan waktu makan dan istirahat. Hah, waktu istirahat dan makan?? Maksudnya kami lebih memilih makanan yang dibungkus (supaya bisa dimakan sambil kerja) dan tidak mematok kapan harus tidur yang penting 4 jam sehari!! Hasilnya bisa ditebak...pulang dalam keadaan flu berat dan mata panas,hehehe...Dramatisnya lagi, penandatanganan BA waktu itu baru bisa dilakukan hari terakhir tepat setengah jam sebelum pesawat yang membawa kami kembali ke Jakarta berangkat!! Ooow Emm Jiii...(oh mai jod???) Yang terakhir manajemen finansial, maksudnya harus ada uang kas tim, plus harus ada yang ditunjuk jadi bendahara, supaya pengeluaran kita lebih "terjaga". Maklum kalo lagi dinas luar kota kan bawaannya jajan..!! Tapi perlu saya tegaskan disini sodara-sodara, jajan disini bukan "jajan" tapi jajan!!! Kembali ke inti tulisan ini, pekerjaan penilaian buku memang memakan banyak waktu, menghaluskan sidik jari, me-linux-kan pinggang, me"manas"kan mata, dan apalah dampak sistemik lainnya, tapi bagaimanapun, sebagai seorang profesional sejati (hmmmm...profesional sejati???), kami dituntut untuk tetap bekerja dengan "totalitas totti"! Kami hanya berharap bahwa hasil kerja ini bisa berguna bagi kemaslahatan umat...amieennnnn!! Tetap semangat kawan-kawan..Orang hebat tidak dihasilkan dari ketenangan dan kemudahan, Mereka dibentuk melalui kesukaran, rintangan dan air mata. Ketika engkau mengalami sesuatu yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini, angkatlah tangan dan kepalamu ke atas, tataplah masa depanmu dan ketahuilah...Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk jadi orang yang LUAR BIASA..!!!! SEKIAN.. (robby)

Uji Penilaian SDA Hayati di Taman Nasional Sebangau Kalteng

2011-10-06T17:21:00.003+07:00

Keberangkatan menuju ke lokasi TN Sebangau menggunakan long boat dan sampan.

Palangkaraya - Direktorat Penilaian mengadakan kegiatan uji Penilaian Sumber Daya Alam Hayati pada 12-18 September 2011 di Taman Nasional (TN) Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan uji penilaian SDA ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan panduan penilaian yang telah disusun serta meningkatkan kualitas dan mutu (capacity building) bagi para penilai internal. Kegiatan ini bertujuan untuk mempraktekkan metode penilaian sumber daya hutan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penilaian manfaat flora (karbon, tanaman obat, tanaman hias, rotan, dll); b. Penilaian manfaat fauna (endemik, langka, dilindungi, fauna bernilai komersial, dll); c. Penilaian manfaat hidrologis; d. Penilaian manfaat wisata alam (reguler atau minat khusus)

Berkumpul di meeting point, KPKNL Palangkaraya, kegiatan penilaian yang diikuti oleh gabungan penilai dari Kantor Pusat, Kanwil XII DJKN Banjarmasin, KPKNL Palangkaraya, dan didampingi perwakilan petugas dari Balai TN Sebangau, Kalimantan Tengah dan akademisi di bidang kehutanan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku narasumber ini diawali dengan perjalanan ke lokasi Taman Nasional Sebangau selama lebih dari dua jam menggunakan long boat. Malam harinya, seluruh anggota tim penilai di- briefing mengenai pengenalan hutan, jenis hutan, status pengelolaan hutan, dan teknik survei flora & fauna.

Penilaian manfaat flora

Dalam melaksanakan Penilaian Flora digunakan teknik Sampling Line Plot, yakni teknik pengukuran dan pengamatan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan diberi jarak antar petak ukur. Untuk pengamatan semai dan rumput herba, pemetakan lahan dibentuk dengan ukuran 2 x 2m, sedangkan untuk pengamatan tiang (keliling di bawah 30 cm) dan pohon (keliling diatas 30 cm), pemetakan diberi ukuran 20 x 20m. Kegiatan penilaian flora dilakukan dengan membuat plot pengamatan secara sampling pada hutan rawa gambut yang mencakup Resort Mangkok dan Resort Sebangau Hulu. Kegiatan Penilaian flora ini meliputi: pengamatan pohon, tumbuhan obat, tanaman hias, rotan,

pohon madu, dan pohon getah.

Banyak dijumpai beberapa tumbuhan khas penciri hutan gambut seperti Ramin (Gonystylus bancanus), Jelutung (Dyera lowii), Belangeran (Shorea belangeran), dan Pulai (Alstonia angustifolia) di TN Sebangau ini. Selain itu, beberapa jenis tanaman hias seperti Kantong Semar (Nephentes), Anthurium, dan beberapa jenis anggrek mudah ditemui di taman nasional ini. Jenis tanaman etnobotani atau tumbuhan obat yang mudah dijumpai antara lain: pohon madu, pohon getah, akar kuning (Arcangelisia flava), agathis (Aghatis spp.), bajakan kelawet /akar gantung, belawan merah/pelawan merah, belawan putih, bintangur, daun seribu, gelam tikus, gemor, meranti putih (Shorea spp.), kahakung/pahakung, kalalawit, kelakai (Stenochlaena sp.), karamunting danum/air, katunek/putat, kemuning (Murraya paniculata), manggis hutan (Garcinia sp.), nyatoh putih/nyatoh babi (Palaquium sp.), dan rambutan hutan (Nephellium sp). Sedangkan tanaman rotan komersial yang dijumpai diantaranya rotan dahanen, rotan tamani, rotan irit dan rotan gudang.

Penilaian manfaat fauna

Kegiatan kedua, penilaian fauna, dilakukan pada pusat-pusat aktivitas satwa di berbagai titik di kawasan taman nasional yang terletak di Kalimantan Tengah ini. Satwa- satwa yang banyak dijumpai antara lain: primata (orang utan, beruk, owa dan macaca), mamalia besar (rusa, babi hutan, macan dahan dan kancil), dan aneka burung. Khusus untuk orang utan, di samping pengamatan di dalam hutan juga dilakukan kunjungan ke pusat rehabilitasi orang utan di Nyaru, Menteng, yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival (BOS).

Penilaian manfaat obyek wisata dan hidrologis

Selain kedua tipe penilaian manfaat di atas, tidak kalah pentingnya penilaian manfaat obyek wisata dan hidrologis atas Kawasan TN Sebangau ini. Untuk penilaian manfaat wisata alam, kegiatan penilaian manfaat wisata alam dilakukan dengan melakukan uji penilaian di wilayah SPTN Palangkaraya (Resort Sebangau Hulu) Sungai Koran yang merupakan daerah kunjungan wisata minat khusus seperti wisata ilmiah, pendidikan, penelitian dan riset. Sistem penilaian yang digunakan adalah travel cost method.

Kawasan TN Sebangau yang didominasi oleh perairan darat, kanal-kanal rawa gambut bekas kegiatan pengusahaan hutan, diapit oleh dua sungai besar yaitu Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. Sungai-sungai tersebut merupakan media pengaturan hidrologi yang sangat efektif bagi konservasi habitat di dalam kawasan. Selain itu, sebagian besar akses transportasi di dalam kawasan menggunakan media air. Oleh karena itu, kawasan ini memberikan pula manfaat hidrologis yang tidak sedikit. Penilaian hidrologi dilakukan di wilayah SPTN Kasongan dilakukan dengan melakukan survey masyarakat pengguna air di Desa Baun Bango yang sangat tergantung pada air resapan sungai yang mengalir dari kawasan TN Sebangau.

Hasil dari kegiatan uji penilaian SDA ini selanjutnya akan digunakan Direktorat Penilaian sebagai bahan simulasi penilaian sumber daya alam hutan Taman Nasional Sebangau.(sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id)

Penyusunan DKPB 2012

2011-09-14T17:04:00.004+07:00

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku DKPB 2011 pada tanggal 31 Desember 2011, dipandang perlu untuk menyusun DKPB 2012. Terkait dengan langkah-langkah penyusunan DKPB 2012 ini, Direktur Penilaian atas nama Dirjen KN menerbitkan S-1556/KN /2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2012. Surat dimaksud dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Sekian!

SE-15 (DKPJ 2011) dan SE-16 (DKPJb 2011) Terbit...!!!

2011-09-08T08:50:00.004+07:00

Mengiringi terbitnya SE-14/KN/2011 yang baru kemarin saya unggah, SE-15/KN/2011 tentang Daftar Komponen Penilaian Jalan Tahun 2011 dan SE-16/KN/2011 tentang Daftar Komponen Penilaian Jembatan Tahun 2011 tertanggal 6 September 2011 sudah dapat diunduh di email storage file blog ini. Semoga bermanfaat!

Telah terbit.......!!SE-14/KN/2011

2011-09-07T10:32:00.004+07:00

Minal Aidin Wal Faidzin untuk seluruh teman-teman penilai DJKN, mohon maaf lahir dan batin! Belum habis euforia lebaran kemarin, tampaknya kita harus sudah siap "dihajar" dengan pekerjaan yang bertubi-tubi. Salah satu "THR" yang harus kita terima setelah lebaran adalah penyelesaian IP BMN untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait belum dilaksanakannya revaluasi terhadap objek BMN berupa buku. Untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penilaian objek dimaksud, telah terbit Surat Edaran Dirjen KN nomor SE-14/KN/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Penilaian BMN Berupa Buku Dengan Menggunakan Pendekatan Biaya. File sudah dapat dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Sekian..

Knowledge Sharing “Penilaian Kapal dan Pesawat Udara”

2011-08-11T08:27:00.003+07:00

Jakarta – Kantor Pusat DJKN mengadakan forum berbagi pengetahuan (knowledge sharing) tentang penilaian kapal dan pesawat udara pada tanggal 10 Agustus 2011 di Aula DJKN Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 5, Jakarta. Acara dihadiri oleh peserta dari perwakilan direktorat di lingkungan kantor pusat DJKN, perwakilan dari Kanwil VII DJKN Jakarta, perwakilan dari KPKNL Jakarta I s.d. Jakarta V.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Jose Arif Lukito selaku pihak yang menyelenggarakan acara sedangkan moderator acara adalah Edih Mulyadi Kasubdit Standarisasi Penilaian Properti. Acara dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi I mengambil tema penilaian kapal dan sesi II mengambil tema penilaian pesawat udara.

Sesi I membahas tema penilaian kapal yang disampaikan oleh Jevan Sunarko selaku wakil dari Direktorat Penilaian. Dalam pemaparannya Jevan menjelaskan bahwa untuk melakukan penilaian kapal maka penilaian harus tahu berbagai hal tentang kapal. Kapal dapat dibedakan berdasarkan daya apung, kegunaan, komoditas yang diangkut, dan lain-lain. Disamping itu, untuk menilai kapal seorang penilai harus tahu istilah-istilah yang biasa digunakan dalam dunia perkapalan seperti nett register tonnage, displacement lightship weight, deadweigt, dan lain-lain.

Penilaian kapal dilakukan dengan menggunakan:

1. Pendekatan Harga Pasar (Market Value Approach).

2. Biaya Penggantian Terdepresiasi (Depreciation Replacement Cost).

3. Biaya Pembangunan/Pengganti Baru (Reproduction/Replacement Cost New).

Dalam menggunakan salah satu dari tiga pendekatan di atas penilai hendaknya memperhatikan fakta-fakta/kondisi yang ada pada objek penilaian. Perbedaan fakta/kondisi akan mempengaruhi pendekatan/metode penilaian yang digunakan. Di akhir pemaparannya Jevan memberikan contoh kasus sebuah kapal yang mempunyai fakta dan kondisi yang berbeda akan menyebabkan penggunaan pendekatan/metode penilaian yang berbeda pula.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin Kasubdit Standarisasi Penilaian Properti. Salah satu peserta menanyakan tentang kemungkinan penggunaan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) untuk menilai kapal dan ada juga peserta yang mengusulkan agar kantor pusat membuat katalog tentang kapal dan petunjuk penilaian kapal.

Sesi II dilanjutkan dengan materi penilaian pesawat udara yang dibawakan secara bergantian oleh Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I Odi Renaldi dan Pramidya Dwi Cahyadi dari Direktorat Penilaian. Dalam pemaparannya mereka menjelaskan tentang definisi pesawat, tujuan penilaian, metode penilaian, teknik dan proses penilaian, dan harga pesawat.

Penilaian pesawat udara dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach Formula). Berdasarkan pendekatan ini nilai pesawat udara didapatkan dari nilai dasar (base value) nilai pesawat udara ditambah/dikurang kondisi objek penilaian (pesawat udara) seperti perawatan pesawat, interior dan eksterior pesawat, sertifikasi, perawatan mesin, dan lain-lain.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin Kasubdit Standarisasi Penilaian Properti. Salah satu peserta menanyakan tentang kemungkinan Direktorat PKNSI, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi, meminta penilaian pesawat udara oleh Direktorat Penilaian. Setelah acara tanya jawab selesai acara ditutup oleh Kasubdit Standarisasi Penilaian Properti. (sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id)

Workshop Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Penilaian SDA

2011-07-29T09:15:00.001+07:00

Kendari - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengadakan serangkaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) di Bidang Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) pada tanggal 25-30 Juli 2011 di Kendari, Pomalaa dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mengambil slogan “Mari kita tingkatkan kualitas penilai sumber daya alam di lingkungan Kementerian Keuangan.”

Acara yang berskala nasional ini diikuti oleh 48 peserta perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) X DJKN Surabaya sampai Kanwil XVII DJKN Jayapura. Acara yang sama sebelumnya diadakan pada bulan Maret 2011 di Sumatera Selatan yang diikuti oleh peserta dari Kanwil I DJKN Banda Aceh sampai Kanwil IX DJKN Semarang.

Kepala Kanwil XV Makassar Mustafa H.A.W. membuka acara di Hotel Horison pada tanggal 25 Juli 2011. Kakanwil menyampaikan bahwa penilaian adalah salah satu tugas dan fungsi DJKN, dan sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan negara yang potensial.

Kakanwil berharap para penilai DJKN dapat memahami penilaian SDA berupa mineral dan hayati secara konsep atau teori,dan best practice, serta dapat menghasilkan nilai yang lebih cermat dan dapat dinilai wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Setelah pembukaan, Kasubdit Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA Kurniawan Nizar menyampaikan overview secara umum mengenai dasar hukum dan urgensi penilaian SDA.

Sesi pertama materi mengenai “Penilaian Sumber Daya Alam Energi Mineral” diisi oleh Prof. Ir. D. Haryanto, M.Sc., Ph.D.,mining economist dari Universitas Pembangunan Negara Veteran Yogyakarta. Haryanto menjelaskan lebih rinci mengenai pertambangan, proses dalam pertambangan, dan penilaian pertambangan.

Selama lima hari ke depan, agenda kegiatan ini antara lain: field trip ke pertambangan nikel PT Antam di Pomalaa; materi, olah data dan diskusi penilaian SDA energi mineral oleh Prof. Ir. D. Haryanto, M.Sc., Ph.D.; field trip ke Hutan Tahura Nipa-Nipa di Konawe; materi, olah data dan diskusi penilaian SDA hayati oleh Ichsan Suwandi, S.Hut, M.Hut dan Sofiatin, S.Hut, M.Hut. (sumber : www.djkn.depkeu.go.id)

Penilaian Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

2011-06-28T09:09:00.009+07:00

Akhir-akhir ini Direktorat Penilaian banyak menerima permohonan penilaian untuk barang rampasan dari Kejaksaan Agung, hal ini dikarenakan terbitnya PMK-03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kasus penilaian tersebut apabila dihubungkan dengan PMK-179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara :
1.Barang rampasan dan barang gratifikasi dikategorikan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (PMK-179/PMK.06/2009 pasal 5 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf b)
2.Pihak Kejaksaan Agung & KPK adalah bukan sebagai "pengguna barang"namun dinyatakan sebagai "pihak yang berwenang" (PMK-179/PMK.06/2009 pasal 8 ayat 3)
3.Kewenangan pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi mengacu pada PMK-03/PMK.06/2011 pasal 6 sedangkan kewenangan penilaian adalah berdasarkan PMK-179/PMK.06/2009 pasal 26 ayat 1
4.Kewenangan penilai adalah terbatas pada penetapan nilai wajar (PMK-03/PMK.06/2011 pasal 16 ayat 2)
5.Kewenangan penetapan nilai limit lelang yang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan besaran resiko penjualan lelang adalah merupakan kewenangan pihak penjual, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan KPK, dan bukan merupakan kewenangan Tim Penilai DJKN (PMK-03/PMK.06/2011 pasal 16 ayat 3 dan hasil rapat Direktorat Penilaian, Direktorat PN-KNL, dan pihak Kejaksaan Agung)
Sekian, Terima Kasih...(subdit ADIP)

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Penilaian Properti

2011-06-23T11:55:00.004+07:00

Batam – Sekretariat DJKN mengadakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penilaian properti angkatan III TA 2011 pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2011 di Hotel Harmoni One, Batam. Acara dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang penilaian properti.

Hari pertama peserta dan panitia datang ke lokasi kegiatan kemudian melakukan registrasi dan penyelesaian administrasi bagi masing-masing perserta. Hari kedua acara dimulai dengan sambutan oleh panitia yang diwakili Kasubag Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan Sunu Subroto. Panitia melaporkan peserta yang mengikuti acara ada 40 orang yang berasal dari Kanwil I DJKN s.d. Kanwil V DJKN, serta ada tiga orang perwakilan dari kantor pusat.

Pembukaan acara dilakukan oleh Kakanwil III DJKN Pekanbaru Tri Intiaswati. Dalam sambutannya Kakanwil menyatakan bahwa penilaian sangat penting bagi tugas dan fungsi karena menciptakan ekonomi yang efisien dan berdaya saing. Di samping itu penilaian diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kakanwil juga berpesan agar peserta tidak cepat puas dengan ilmu penilaian yang didapatkan sekarang ini karena ke depan tantangan semakin beragam. Kakanwil berpesan agar kita semua selalu mengembangkan ilmu penilaian menuju kesempurnaan seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kemajuan jaman.

Kakanwil menyampaikan setelah mengikuti Kegiatan ini peserta diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang penilaian baik dari sisi konsep maupun metodologi untuk membantu penyelesaian tugas dan fungsi DJKN.

2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis data maupun informasi yang menunjang pelaksanaan penilaian.

3.Updating pengetahuan penilaian sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

4.Meningkatkan kualitas hasil penilaian dan independensi penilai DJKN.

Acara dimulai dengan pembagian peserta menjadi empat kelompok di mana masing-masing kelompok mempunyai tugas untuk melakukan simulasi penilaian kendaraan bermotor, barang inventaris, dan bangunan yang akan dibongkar dan harus dipresentasikan pada hari Kamis malam Jumat. Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Kasi Standarisasi Penilaian Real Properti II Alexander Ginting. Dalam pemaparannya Alexander Ginting, menyampaikan materi penilaian dengan pendekatan pasar untuk pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Beliau menyampaikan tentang konsep, jenis-jenis dan prosedur pemindahtanganan serta menekankan perbedaan yang harus diketahui oleh peserta tentang penilaian BMN untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) dengan penilaian BMN untuk keperluan pemindahtanganan. Sore hari acara dilanjutkan dengan materi penilaian material bongkaran yang disajikan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Rachmat Kurniawan. Dalam pemaparanya, Kasi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah menyampaikan tentang ketentuan dan prosedur penilaian material bongkaran.

Hari ketiga diteruskan dengan pemaparan materi tentang penilaian dengan pendekatan kalkulasi biaya, penerapan untuk selain tanah dan bangunan oleh Rachmat Kurniawan Materi ini berisi tentang biaya pembangunan/penggantian baru (new replacement cost) dan penyusutan. Sampai dengan berita ini diturunkan acara masih berlangsung (sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id)

DJKN Gandeng UGM Gelar Workshop Penilaian Bisnis di Yogyakarta

2011-05-26T07:34:00.001+07:00

Yogyakarta - Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai di bidang penilaian bisnis, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bekerja sama dengan Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gajah Mada (UGM) menggelar Workshop Penilaian Bisnis pada tanggal 23 - 28 Mei 2011 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta dan diikuti oleh 25 peserta perwakilan dari kantor pusat, kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruh Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Arif Rahmanto didampingi oleh Kepala KPKNL Yogyakarta Ischak Ismail dan perwakilan pengelola MEP UGM Prof. Dr. Abdul Halim dengan menghadirkan narasumber dari praktisi penilaian Uswatun Hasanah, Direktorat Penilaian Muhammad Nahdi, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Ashar Hamka dan beberapa akademisi dari UGM.

Sebelumnya, perwakilan MEP UGM Abdul Halim menyampaikan workshop ini merupakan bentuk kerjasama antara DJKN dan UGM dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai selain program beasiswa strata dua (S2). Abdul Halim berharap agar kerjasama yang sudah berjalan baik ini dapat terus berlangsung.

Sedangkan Kepala KPKNL Yogyakarta Ischak Ismail mengatakan bahwa saat ini DJKN telah mempunyai penilai internal yang berkualitas sehingga banyak pemerintah daerah (pemda) yang meminta DJKN untuk mendidik pegawai pemda agar dapat melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat KNPK BPPK Arif Rahmanto menegaskan tujuan penyelenggaraan workshop antara lain untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta mengenai analisis laporan keuangan, penilaian bisnis analisis highest and best use serta studi kelayakan untuk kepentingan penilaian khususnya dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).

Dalam kesempatan ini, Arif menyampaikan harapan Menteri Keuangan yang ingin menyamakan capacity building di Kementerian Keuangan dengan capacity building yang dilakukan oleh negara-negara maju di Asia.

Oleh karena itu, lanjutnya, tahun depan Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan diklat dengan konsep edutainment yang berarti edukasi dan entertainment. Ia menegaskan diklat ini tidak seperti diklat konvensional yang cenderung membuat stress, menjadi beban, memikirkan tidak lulus dan pengaturan tempat duduk yang kaku seperti di kereta api. “Dengan konsep edutainment ini, diklat akan diubah menjadi suasana yang lebih cair,” tegasnya.

Arif menambahkan dalam menyelenggarakan diklat, Pusdiklat KNPK sering mengundang pembicara dari akademisi khususnya UGM. Hal ini dilakukan karena low manager dan mid manager sangat membutuhkan pandangan dari akademisi.

Sampai berita ini ditulis acara masih berlangsung dan akan diselenggarakan hingga tanggal 28 Mei 2011. Dalam workshop ini, akan diulas secara komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian bisnis antara lain:

1. Analisis Laporan Keuangan disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt. (UGM).

2. Nilai Waktu Uang, Resiko dan Return disampaikan oleh Dr. M. Mamduh Hanafi , M.B.A.(UGM).

3. Microsoft Excel for Financial Application disampaikan oleh Ashar Hamka (Direktorat PKNSI)

4. Corporate Valuation and Corporate Governance disampaikan oleh Prof. Dr. Eduardus Tandelilin (UGM).

5. Studi Kelayakan Bisnis disampaikan oleh Amirullah Setya Hardi M.Sc dan Dr. John Suprihanto (UGM).

6. Public Private Partnership Terkait Peraturan Di Bidang Penilaian dan Pengelolaan Kekayaan Negara disampaikan oleh Kepala Seksi Standarisasi Penilaian Bisnis II Direktorat Penilaian Muhammad Nahdi.

7. Studi Kelayakan Bisnis Lanjutan disampaikan oleh Dr. Bambang Riyanto LS (UGM).

8. Highest and Best Use Analysis and Feasibility Study disampaikan oleh Uswatun Khasanah, M.Si., MAPPI.Certif (praktisi).

9. Public Private Partnership disampaikan oleh Ahmad Jamil, M.A. (UGM).

10. Studi Kasus Public Privat Partnership disampaikan oleh Amirullah Setya Hardi, M.Sc. (UGM)

sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id

SE-08/KN/2011 ttg Penilaian Barang Tegahan Bea Cukai

2011-05-25T14:12:00.002+07:00

Telah terbit SE-08/KN/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penilaian Barang Tegahan Bea Cukai. Softcopy file SE dimaksud, sudah kami unggah di email storage file blog. Selamat mengunduh!

File baru di email storage file blog

2011-05-11T18:33:00.003+07:00

Sebagai bahan pengayaan teman-teman, di email storage file blog telah kami unggah e-books dengan judul "Penilaian Properti Dalam Konteks Ekonomi". Mudah-mudahan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan teman-teman penilai DJKN. Selamat mengunduh!!

Uji Petik Penilaian SDA Hayati pada TWA Pula Kembang Kalsel

2011-05-11T18:00:00.002+07:00

Banjarmasin - Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu (capacity building) bagi para penilai internal di lingkup Kanwil XII DJKN Banjarmasin, khususnya penilaian sumber daya alam, Bidang Penilaian Kanwil XII DJKN Banjarmasin mengadakan kegiatan uji petik Penilaian Sumber Daya Alam Hayati pada pada 26 – 29 April 2011 di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini diikuti oleh para penilai di Lingkup Kanwil XII DJKN Banjarmasin, perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan dan akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat selaku narasumber.

Acara diawali sambutan oleh Kepala Bidang Penilaian XII DJKN Banjarmasin Hermanadi dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil XII DJKN Banjarmasin Suhadi. Dalam sambutannya, Suhadi menyampaikan bahwa uji petik kali ini diharapkan dapat memberikan pembekalan bagi para penilai dikemudian hari dan kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan ini dapat membuahkan hasil.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembekalan materi Penilaian SDA yang disampaikan oleh perwakilan dari BKSDA Kalimantan Selatan Titik Sundari dan Kusdania Handiyani yang meliputi Pengenalan Hutan, Jenis Hutan, Status pengelolaan Hutan dan Teknik Survei Flora&Fauna. Pada sesi berikutnya, materi dilanjutkan dengan pengenalan Teknik Penilaian Sumber Daya Alam Hayati, yaitu Metode Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mochammad Arief Soendjoto, Msc (Universitas Lambung Mangkurat) selaku narasumber.

Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa nilai ekonomi total adalah jumlah antara nilai guna (nilai manfaat yang dapat dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung) dan nilai non guna (nilai warisan/nilai yang muncul akibat eksistensinya). Namun, diantara nilai guna dan nilai non guna, tidak tertutup kemungkinan akan munculnya Option Value (nilai pilihan), yaitu nilai potensial yang muncul dan akan menjadi relevan di masa depan.

Agar adanya keselarasan antara teori dan praktik, pada hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan Survei Lapangan (field trip) untuk melakukan simulasi Teknik Inventarisasi Penilaian Flora & Fauna dan simulasi Teknik Survei Data & Pengunjung TWA Pulau Kembang (travel cost method). Untuk Teknik Inventarisasi Flora menggunakan Teknik Sampling Line Plot, yang merupakan teknik pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan diberi jarak antar petak ukur. Pemetakan lahan dibentuk dengan ukuran 2 x 2 m untuk pengamatan semai dan rumput herba, ukuran 5 x 5 m untuk pengamatan pancang, semak dan perdu, dan ukuran 20 x 20 m untuk pengamatan pohon (keliling diatas 30 cm). Sedangkan untuk Inventarisasi Fauna dilakukan dengan metode Garis Transek, yaitu metode cara pengamatan langsung dimana seorang pencatat berjalan sepanjang garis transek dan mencatat setiap jenis satwa liar yang dilihat baik jumlah maupun jaraknya dengan pencatat.

Wisata alam dari Pulau kembang adalah adanya kondisi hutan yang masih baik di dalam kawasan seluas 60 ha dimana dalam kawasan ini dapat dijumpai berbagai jenis flora, fauna dan satwa. Jenis Flora yang dapat dijumpai adalah sebagian dari jenis mangrove dengan ciri akarnya nya yang khas dapat dijumpai di dalam hutan kawasan ini seperti jenis Api-api (Avicenia marina), Rambai (Sonneratia alba), Jingah (Gluta renghas), Panggang (Ficus retusa) dan jenis lainnya. Untuk wisatawan yang ingin melihat potensi hutan yang ada di kawasan ini dapat melalui jalan titian yang ada pada kawasan ini. Selain jenis flora wisatawan dapat juga menjumpai Fauna khas Kalimantan Selatan yaitu Bekantan (Nasalis larvatus), lutung (Presbytis cristata), dan kera abu-abu (Macaca fascicularis). Untuk wisatawan yang berkunjung ke TWA Pulau Kembang, kedatangannya akan disambut oleh segerombalan satwa kera abu-abu (Macaca fascicularis) begitu klotok/perahu mendekati pulau tersebut.

Pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Barito ini, merupakan satu kawasan konservasi yang berada dalam pengelolaan BKSDA Kalsel. Dikelola dengan upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari SDA&E (pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya) sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id